Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Bungo yang sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bungo pada Jumat (24/01/2025). Mereka menuntut kejelasan status pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu.
Koordinator aksi, Muhammad Danil, mengatakan bahwa ada sejumlah tuntutan yang disampaikan Aliansi Honorer Kabupaten Bungo dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa tes tambahan, sebagaimana diatur dalam keputusan Menpan RB Nomor 634 diktum nomor 7.
“Kami ingin pemangku kepentingan di Kabupaten Bungo mendengar dan segera menyelesaikan persoalan ini. Kami harap semua tuntutan ini bisa dipenuhi,” ujar Danil.
Berikut adalah beberapa tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Honorer R2 R3:
- Mengangkat honorer R2 R3 menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa ujian, sesuai aturan Menpan RB.
- Menolak pembukaan CPNS sebelum masalah honorer R2 R3 diselesaikan.
- Meminta penempatan formasi sesuai lokasi kerja saat ini.
- Membuka formasi administrasi sekolah, pustaka, tata usaha, dan operator untuk Dinas Pendidikan.
- Menuntut formasi yang sesuai jumlah honorer R2 R3 di Bungo, paling lambat 31 Desember 2025.
- Meminta tambahan poin nilai untuk tenaga teknis.
Respons Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bungo, Wahyu Sarjono, menegaskan bahwa para honorer R2 R3 tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada pemberhentian massal untuk tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN.
“Saat ini kami sedang memproses seleksi tahap II untuk PPPK, sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Harapan kami, seluruh formasi di Bungo bisa terpenuhi, terutama untuk honorer yang sudah terdata. Namun, semua itu tetap bergantung pada ketersediaan anggaran daerah,” jelas Wahyu.
Wahyu juga menggarisbawahi bahwa sesuai Surat Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025, tenaga honorer PPPK Paruh Waktu tetap bekerja seperti biasa di tempat mereka bertugas.
“BKPSDM mendukung penuh honorer R2 R3 untuk menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, realisasinya tetap tergantung anggaran daerah,” pungkas Wahyu.
