Iptu Yandra Kusuma Putra, mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Kerinci, resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo mengumumkan sendiri pemecatan itu di hadapan awak media, Jumat (20/11/2026).
Alasannya bukan soal uang, tapi soal barang bukti. “Putusannya jadi dia menghilangkan barang bukti. Misalnya ada rekayasa kasus. Semuanya itu ada perintah-perintah ke anak buahnya,” kata Widodo.
Artinya bukan cuma Yandra yang bermain. Dia disebut memerintahkan langsung bawahannya ikut mengatur penanganan perkara narkotika. Surat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu sendiri sudah dikeluarkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi.
Dan bukan cuma satu orang. Kompas.com mencatat satu perwira lain yang menjabat KBO Satresnarkoba Polres Kerinci ikut dipecat. Anggota lain yang terlibat tetap kena sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, meski tidak semuanya diberhentikan. Mereka juga masih menjalani proses hukum.
Viral Dulu, Dipecat Kemudian
Nama Yandra bukan nama baru di jagat maya Jambi. Dia sempat ramai dibicarakan di media sosial karena tudingan menerima suap dari tersangka narkotika. Uangnya disebut-sebut dipakai untuk membiayai anaknya masuk Polri.
Widodo membantah versi itu. Menurutnya, inti pelanggaran Yandra bukan soal setoran untuk masuk polisi. “Detailnya (PTDH) tidak soal masuk polisi, tetapi merekayasa kasus,” tegasnya.
Meski begitu, nama Yandra tetap nyambung ke kasus lain yang jauh lebih besar: penipuan seleksi Bintara Polri 2026 di Polda Jambi. Dalam rangkaian itu, Yandra justru tercatat sebagai korban, bukan pelaku.
Kasus penipuan tersebut mencuat setelah Dafa, mantan ajudan Kombes Handoko, ditetapkan sebagai tersangka. Dafa menyebut total kerugian korban mencapai Rp28 miliar. Uang itu diduga mengalir ke beberapa pihak, termasuk oknum di Mabes Polri.
TPPU Masih Mengalir
Polisi tidak berhenti di pemecatan. Kapolda memastikan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus jalan, menyusuri ke mana saja uang korban berpindah.
“Makanya, ini kan sedang mendalami soal TPPU-nya, kita tunggu saja nanti mengalir ke mana saja,” ujar Widodo, dikutip Tribunnews.com.
Kalau nanti ada aset yang bisa disita, uangnya akan dikembalikan ke korban. Tapi jalurnya panjang: harus lewat persidangan di pengadilan lebih dulu.
Buat warga Jambi yang punya anak atau saudara berniat masuk Polri, ini peringatan langsung dari Kapolda. Tidak ada rekrutmen yang pakai bayar. Semua tahapan, dari tes akademik, jasmani, sampai psikologi, harus dilalui dengan kemampuan sendiri.
“Kalau ada yang bayar ketahuan akan dipidanakan,” tegas Widodo. Bahkan kalau lolos dan baru ketahuan saat sudah menjalani pendidikan, kelulusannya tetap dicabut dan yang bersangkutan dipecat.
Kasus ini jadi tamparan sekaligus cermin: di satu sisi ada oknum yang memainkan barang bukti, di sisi lain ada puluhan orang yang tertipu janji kelulusan. Dua-duanya berakar dari satu hal yang sama, posisi yang masih dianggap bisa dibeli.
