Ilustrasi tumpukan uang rupiah, terkait pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPRIlustrasi. Foto: Pexels

Setelah menunggu 18 tahun, DPR akhirnya mengetuk palu. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset resmi jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung sidang itu, didampingi empat wakilnya: Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat dihadiri atau ditandatangani 361 dari total 573 anggota DPR, mewakili seluruh fraksi.

“Sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan. Jawabannya kompak: setuju. Palu pun diketuk.

18 Tahun Tertahan

Angka 18 tahun bukan bumbu. RUU ini mulai diusulkan pada 2008 dan sempat masuk daftar prioritas, lalu macet bertahun-tahun. Bahkan di periode DPR 2019-2024, rancangan ini tidak pernah dibahas sampai rapat paripurna terakhir pada 30 September 2024. Baru pada Agustus 2025 Komisi III DPR mulai menggulirkan pembahasan serius.

“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir Djamil dari Fraksi PKS.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengesahan ini lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan, 15 Desember 2026. Ia juga berterima kasih ke Sufmi Dasco Ahmad yang disebutnya meminta Komisi III “gas pol” sejak Agustus 2025.

Apa Isinya?

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, RUU ini mengatur perampasan aset lewat jalur pidana, tapi juga membuka skema perampasan tanpa putusan pidana. Ada tujuh poin utama:

1. Ruang lingkup tindak pidana yang bisa dikenai perampasan: korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang pakai sarana teknologi informasi atau berdampak luas ke perekonomian masyarakat. 2. Jenis aset yang bisa dirampas. 3. Hukum acara perampasan, baik berbasis putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture). 4. Pengelolaan aset dan pengawasan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden. 5. Pengawasan berkala dan akuntabel atas pelaksanaan perampasan serta pengelolaan aset. 6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy Hiariej saat mewakili pemerintah di pembahasan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026).

Yang Masih Jadi Pertanyaan

Pengesahan ini jelas jadi babak baru pemberantasan korupsi. Tapi implementasinya belum selesai di kertas. Badan khusus pengelola aset belum terbentuk, dan aturan turunan sebagai pedoman teknis penelusuran sampai eksekusi perampasan juga belum ada. Publik tinggal menunggu apakah UU ini benar-benar menggigit atau berhenti sebagai dokumen tebal di rak.

Yang jelas, sorak sorai hari ini menutup penantian panjang yang sempat bikin frustrasi. Dari 2008 sampai 2026, baru kali ini perampasan aset punya payung hukum penuh. Sisa pekerjaannya sekarang ada di tangan pelaksana.

#UUPerampasanAset, #DPR, #PerampasanAset, #Korupsi, #PemberantasanKorupsi, #PuanMaharani, #ParipurnaDPR, #HukumIndonesia, #Nasional, #JambiSembilan

Kategori: Viral Nasional, Nasional, News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *